Kebijakan Dzalim Pemkab Sidoarjo

Tahun 1995 Pemkab Sidoarjo mempunyai program tata ruang Kota Baru. Ijin pengembangan Kawasan-kawasan strategis Sidoarjo dipegang oleh hanya 3 developer besar. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah:

  1. Dipastikan tidak akan ada rumah murah bagi masyarakat di Sidoarjo
  2. Developer perumahan kecil sudah pasti tidak akan mendapat tempat di Kabupaten Sidoarjo

Program menara gading ini akhirnya hancur berantakan dihantam badai krisis moneter tahun 1998. Jayaland, salah satu pemegang ijin lokasi kota baru terbukti kemudian mengembangkan ijinnya dengan perumahan murah sederhana seperti di desa; Sidokepung, Jumputrejo, Damarsi dan wilayah timur lainnya Sidoarjo.

Terbukti, hingga saat ini yang paling berperan mengembangakan tata ruang Kabupaten Sidoarjo adalah developer-developer perumahan kecil yang sekarang menjadi perusahaan besar.

Secara batiniah sebenarnya kita bisa melihat gagalnya program tataruang yang “muluk-muluk” itu sebagai bentuk ketidakridhoan Tuhan yang Maha Kuasa terhadap kebijakan penguasa yang jelas represif terhadap kehidupan sosial masyarakat bawah.
Continue reading