Kebijakan Dzalim Pemkab Sidoarjo

Tahun 1995 Pemkab Sidoarjo mempunyai program tata ruang Kota Baru. Ijin pengembangan Kawasan-kawasan strategis Sidoarjo dipegang oleh hanya 3 developer besar. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah:

  1. Dipastikan tidak akan ada rumah murah bagi masyarakat di Sidoarjo
  2. Developer perumahan kecil sudah pasti tidak akan mendapat tempat di Kabupaten Sidoarjo

Program menara gading ini akhirnya hancur berantakan dihantam badai krisis moneter tahun 1998. Jayaland, salah satu pemegang ijin lokasi kota baru terbukti kemudian mengembangkan ijinnya dengan perumahan murah sederhana seperti di desa; Sidokepung, Jumputrejo, Damarsi dan wilayah timur lainnya Sidoarjo.

Terbukti, hingga saat ini yang paling berperan mengembangakan tata ruang Kabupaten Sidoarjo adalah developer-developer perumahan kecil yang sekarang menjadi perusahaan besar.

Secara batiniah sebenarnya kita bisa melihat gagalnya program tataruang yang “muluk-muluk” itu sebagai bentuk ketidakridhoan Tuhan yang Maha Kuasa terhadap kebijakan penguasa yang jelas represif terhadap kehidupan sosial masyarakat bawah.

Belum sadar dengan kesalahan sebelumnya, mulai tahun 2002, pemkab Sidoarjo kembali membuat aturan dzalim di bidang tata ruang yaitu dengan menghapus program rumah sehat sederhana tipe 21 dan 27 dengan luas tanah 60 m2 dan 72m2.

Alasan dari kebijakan tersebut adalah karena perumahan tipe tipe kecil yang notabene akan dihuni oleh masyarakat miskin tidak bisa memberikan kontribusi PAD namun justru memberikan dampak sosial yang berat.

“Trus bagaimana masyarakat miskin yang tidak mampu membeli rumah Tipe 36/90?”. Ada aparat yang menjawab’ “Kalau ingin beli rumah murah tipe kecil jangan di Sidoarjo, silakan ambil di Gresik, Mojokerto atau Lamongan”. Dari jawaban ini jelas secara vulgar pemkab Sidoarjo telah bertekad bahwa orang miskin tidak boleh tinggal di kota Sidoarjo!

Akibat dari aturan ini adalah:

  1. Jelas telah menutup peluang bagi masyarakat miskin untuk memiliki rumah murah yang berkualitas di lingkungan yang baik
  2. Karena masyarakat tidak mampu membeli rumah di kawasan perumahan maka yang berkembang di Sidoarjo justru kos-kosan dan kavling liar.

Kebijakan pengembangan perumahan minimum tipe 36 luas tanah 90m2 justru merupakan blunder bagi perkembangan tata ruang kabupaten Sidoarjo yang baik.

Tahun 2006 Tuhan kembali menunjukkan murkanya dengan meletusnya bencana lumpur Lapindo akibat kedzaliman penguasa kabupaten Sidoarjo yang otoriter, materialistis, tidak relistis dan tidak peduli harkat masyarakat bawah.

Dan terwujudlah apa yang di utarakan sebagian oknum aparat pemkab, kemudian banyak masyarakat, investor dan Industri yang berbondong-bondong hijrah ke Gresik, Mojokerto atau Lamongan.

Semua musibah yang terjadi di Sidoarjo semoga membuka hati para pemimpin di Sidoarjo. Kebanyakan mereka terkena phobia alias takut terhadap orang miskin. Jabatan yang mereka emban adalah amanat dari Tuhan untuk meramut, mengayomi dan mensejahterakan masyarakat bukan justru untuk merampas hak-hak rakyat kecil.

Mereka jangan lupa bahwa baju yang dikenakan, sepatu yang mereka pakai, kursi yang mereka duduki, jalan-jalan yang mereka lalui adalah dibuat atas kerja berat dan cucuran keringat para buruh, tukang dan kuli. Hendaknya mereka membuat kebijakan atas dasar keimanan dan hati nurani, TIDAK semata atas dasar materi, ekonomi dan anggak-anggakan.

One thought on “Kebijakan Dzalim Pemkab Sidoarjo

  1. Kami dari GRC Artikon menawarkan berbagai macam produk unggulan kami, meliputi GRC,Roster, GRC Cladding, GRC Cornice/Lisplang, GRC Kubah menara masjid, dan product custome lainnya, silahkan kunjungi web kami: http://grcartikon.co.id/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *