Kebijakan Dzalim Pemkab Sidoarjo

Tahun 1995 Pemkab Sidoarjo mempunyai program tata ruang Kota Baru. Ijin pengembangan Kawasan-kawasan strategis Sidoarjo dipegang oleh hanya 3 developer besar. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah:

  1. Dipastikan tidak akan ada rumah murah bagi masyarakat di Sidoarjo
  2. Developer perumahan kecil sudah pasti tidak akan mendapat tempat di Kabupaten Sidoarjo

Program menara gading ini akhirnya hancur berantakan dihantam badai krisis moneter tahun 1998. Jayaland, salah satu pemegang ijin lokasi kota baru terbukti kemudian mengembangkan ijinnya dengan perumahan murah sederhana seperti di desa; Sidokepung, Jumputrejo, Damarsi dan wilayah timur lainnya Sidoarjo.

Terbukti, hingga saat ini yang paling berperan mengembangakan tata ruang Kabupaten Sidoarjo adalah developer-developer perumahan kecil yang sekarang menjadi perusahaan besar.

Secara batiniah sebenarnya kita bisa melihat gagalnya program tataruang yang “muluk-muluk” itu sebagai bentuk ketidakridhoan Tuhan yang Maha Kuasa terhadap kebijakan penguasa yang jelas represif terhadap kehidupan sosial masyarakat bawah.
Continue reading

Kemenpera Targetkan Bangun 196 Rumah Susun

rusun-kemenperaJAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menargetkan pembangunan rumah susun sebanyak 196 tower rumah susun (rusun) pada 2012. Pembanguan rumah susun ini untuk memenuhi program 1.000 Tower yang dicanangkan pada 2005 lalu.

Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung mengatakan, rusun yang akan dibangun Kemenpera tersebut nantinya ditujukan untuk anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), pekerja, PNS, mahasiswa serta pondok pesantren. Rusun itu dibangun menyebar di 182 lokasi di seluruh Indonesia.
Continue reading

Harga Naik, Penjualan Rumah ‘Rontok’

Suhendra – detikfinance

tipe30-wiratha-indraprasta-villageJakarta – Bank Indonesia (BI) dalam surveinya mencatat terjadi penurunan penjualan rumah di awal tahun khususnya triwulan I-2012. Padahal penjualan rumah selama lima triwulan berturut-turut selalu mengalami kenaikan.

“Hasil survei menunjukan terjadi penurunan penjualan secara triwulan pada semua tipe rumah terutama rumah tipe kecil. Tidak terjualnya beberapa unit hunian di bawah tipe 36 terkait UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman diduga berimbas pada penurunan penjualan rumah tipe kecil,” jelas survei BI tersebut seperti dikutip Minggu (20/5/2012).

Penjualan rumah yang paling rendah terjadi di Makassar khususnya jenis rumah tipe kecil. Sementara penjualan yang terbesar masih di Jabodetabek khususnya untuk penjualan rumah kecil.

“Sebagian besar responden menyatakan bahwa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya permintaan dan penawaran properti residensial di 14 kota cenderung tetap. Sama halnya dengan triwulan I-2012, pada triwulan II-2012 responden memperkirakan kondisi permintaan dan penawaran rumah cenderung tetap untuk semua tipe rumah,” katanya.

BI juga mencatat kenaikan harga rumah secara triwulanan (qtoq), selama periode triwulan I-2012 untuk semua tipe rumah. Kenaikan harga rumah tertinggi terjadi pada rumah tipe besar 0,90% (qtoq). Wilayah Padang mengalami kenaikan harga paling tinggi sebesar 2,17%, rumah tipe besar di wilayah ini naik 3,09%.

“Peningkatan harga yang cukup tinggi juga terjadi di wilayah Palembang, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi pada rumah tipe besar 3,31%.

Sementara itu untuk periode tahunan (yoy) harga rumah untuk semua tipe naik namun melambat dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tipe kecil 4,42%.

“Kenaikan harga paling tinggi terjadi di wilayah Medan 6,39%, terutama untuk tipe besar 7,72%. Kenaikan harga juga terjadi di wilayah Makassar 6,4%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 6,04% dengan peningkatan paling tinggi terjadi pada rumah tipe menengah 9,12%,” jelas survei itu.

Survei harga properti residensial merupakan survei tiga bulanan yang dilaksanakan sejak triwulan I-1999 oleh BI. Dilakukan terhadap sampel kalangan pengembang properti di 12 kota yaitu Medan, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar.

Wilayah Jabodetabek mulai disurvei pada triwulan I-2002, dan pada triwulan I-2004 ditambah kota Pontianak sehingga menjadi 14 kota. Total responden yang disurvei mencakup 45 pengembang utama di Jabodetabek dan Banten dan sekitar 215 pengembang di 13 kantor Bank Indonesia.

Istilah rumah kecil dalam survei ini merujuk pada rumah dengan tipe di bawah 36 m2, sedangkan rumah tipe menengah dalam rentang 36-70 m2 dan rumah tipe besar , dengan ukuran di atas 70 m2.

(hen/wep)

Sumber: http://finance.detik.com

Rawon Suwir Pak Pangat

Sudah pernah mencoba berbagai sajian rawon jangan terburu bosan bila belum mencicipi Rawon Pak Pangat. Rawon yang dulu dibuka di dalam Kompleks Pasar Wonokromo (kini DTC) itu, memiliki kelebihan di suwiran daging empalnya. Menurut Isti, racikan rawon Pak Pangat ini mirip ’’pecel’’ tanpa kacang. Karena empal dihidangkan gurih, empuk, dan disuwir.


Di warungnya, Pak Pangat tidak hanya menghadirkan rawon suwir. Tapi juga rawon krengsengan dan rawon campur yang terdiri atas nasi putih, empal suwir, krengsengan, bali tahu, dan kuah rawon. Dengan harga 10.000 Anda bisa menikmati rawon suwir Pak Pangat. Untuk minuman, Anda bisa memesan es teh, es jeruk, es sinom, dan se beras kencur.


Jika Anda tidak ingin kesulitan mencari tempat yang berada di dalam Pasar Wonokromo, Anda bisa datang langsung di Ruko Lotus di Jalan Ketintang Baru Selatan 1/15 Surabaya Selatan, yang merupakan cabang dari Rawon Pak Pangat di Pasar Wonokromo.


Tempat nya sangat kondusif dan representatrif untuk makan siang, baik sendirian, bersama teman kantor, maupun beserta keluarga. Tempatnya bersih dan sangat modern. meja, kursi dan interiornya cukup mengasyikkan, sehingga membuat makan pun sangat nyaman.


Nama : Rawon Pak Pangat

Alamat : Kompleks Pasar Wonokromo (DTC) lantai 1 Wonokromo, Surabaya Selatan

Jam buka : 10.00-18.00 WIB

Cabang : Jl. Ketintang Baru Selatan 1/15 Surabaya Selatan

Jam buka : 06.00-21.00 WIB

Tlp : 031 77616793


Sumber: http://www.transsurabaya.com/2010/09/rawon-suwir-pak-pangat/

Wajib Tipe 36, Harga Rusun Termurah Bisa Capai Rp 300 Juta

apartemen-bestsurabayapropertyJakarta – Pengembangan properti mengkritik Undang-Undang Rumah Susun (Rusun) yang belum lama ini disahkan. Mereka menilai UU ini tidak mengakomodir kepentingan stakeholder dan masyarakat.

Kewajiban minimal bangunan 36 m2, maka harga jual hunian rusun non subsidi termurah bisa mencapai Rp 300 juta. Harga ini akan sulit diserap masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah (MBR).

“Pembahasan Undang-Undang baru, tentang Rusun tidak kondusif,” kata Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jakarta, Rudy Margono, di Jakarta, Selasa (20/12/2011).

Ia menjelaskan, tidak seluruh masyarakat Indonesia berpenghasilan tinggi atau mempunyai tingkat ekonomi layak. Maka sungguh kontradiktif saat pemerintah mendorong masyarakat memiliki rumah, tapi regulasi membatasi luas hunian dengan harga tinggi.

“Tidak semua mempunyai daya beli Rp 300 juta. Di Australia saja ada tipe 18 m2. Bagaimana yang tidak punya rumah?,”tambahnya.

Rudy melanjutkan, agar seluruh masyarakat mampu memiliki rumah, pengembang swasta harus terlibat. Namun dengan regulasi tersebut, tidak mungkin dapat terwujud.

“Pasar properti masih cukup bagus tahun depan. Growth terus mengikuti pertumbuhan ekonomi. Tapi peraturan merusak iklim ekonomi, dengan UU baru,” tegasnya.

Untuk itu, REI Jakarta mendorong pemerintah menerbitkan pentunjuk pelaksana UU Rusun tersebut, yang lebih mengakomodir fakta di lapangan.

“Kalau suplai nggak ada, gimana? Apalagi dengan kemacetan yang selama ini belum teratasi. Maka kita coba Jutlak-nya (petunjuk pelaksanaanya),” imbuhnya.

Rencananya ketentuan wajib hunian tipe 36 akan berlaku Januari 2012. Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 soal perumahan pasal 22 ayat 3 berbunyi Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi.

Sementara RUU Rusun resmi disahkan DPR (18/10/2011) menjadi undang-undang (UU). Dalam UU ini memang ada insentif pembangunan rusun.

(wep/hen)

Sumber: detik.com