Matinya Raksasa Tua Yang Masih Congkak

Media CetakBelakangan ini khalayak banyak membicarakan runtuhnya perusahaan-perusahaan besar IT dunia.

Nokia yang begitu perkasa sebagai penguasa pasar gadget terpaksa harus gulung tikar dihantam kelahiran iphone.

Microsoft yang merajai pasar software juga nampak mulai kelimpungan terbukti mereka kini menggratiskan Windows 10, agar masyarakat masih tetap enjoy di depan desktop.

Berada di puncak terkadang sering menjadikan orang lupa diri, merasa besar dan takabur.

Dan kealpaan seperti itulah yang terjadi pada perusahaan-perusahaan perumahan, real esate, broker properti dan media-media cetak yang mengiklankan produk rumah dan properti di negara ini.

Sampai hari ini, kebanyakan mereka masih terpaku pada paradigma lama dalam memasarkan produknya yaitu berkisar: iklan media cetak, pameran, banner, umbul-umbul di jalan, open house dan TIDAK berorientasi pada penyebaran informasi lewat media digital.
Continue reading

Pantai Kondang Merak Perjalanan Empat Jam Setengah Dari Surabaya

Pantai Kondang Merak merupakan obyek wisata di Jawa Timur yang lagi naik daun. Lokasinya 4,5 jam perjalanan dari kota Surabaya atau hanya 60 km dari alun-alun kota Malang.

Pantai Kondang Merak dari Surabaya paling tepat dimulai pukul 2 malam. Setelah istirahat sebentar di alun-alun Malang dan sholat subuh di Masjid Jamik langsung melanjutkan perjalanan. Maka kita bisa sampai di lokasi antara pukul 6 sampai 7 pagi.

Secara administrasi Pantai Kondang Merak terletak di dua desa, desa Sumberbening dan desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Jawa Timur.

Pantai Kondang Merak hingga saat ini praktis masih belum tersentuh pembagunan baik oleh pemerintah maupun investor swasta. Karena itu keaslian alamnya dan lingkungan menjadi daya tarik utama Pantai di pesisir Laut selatan, Samudra Indonesia ini.
Continue reading

Kebijakan Dzalim Pemkab Sidoarjo

Tahun 1995 Pemkab Sidoarjo mempunyai program tata ruang Kota Baru. Ijin pengembangan Kawasan-kawasan strategis Sidoarjo dipegang oleh hanya 3 developer besar. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah:

  1. Dipastikan tidak akan ada rumah murah bagi masyarakat di Sidoarjo
  2. Developer perumahan kecil sudah pasti tidak akan mendapat tempat di Kabupaten Sidoarjo

Program menara gading ini akhirnya hancur berantakan dihantam badai krisis moneter tahun 1998. Jayaland, salah satu pemegang ijin lokasi kota baru terbukti kemudian mengembangkan ijinnya dengan perumahan murah sederhana seperti di desa; Sidokepung, Jumputrejo, Damarsi dan wilayah timur lainnya Sidoarjo.

Terbukti, hingga saat ini yang paling berperan mengembangakan tata ruang Kabupaten Sidoarjo adalah developer-developer perumahan kecil yang sekarang menjadi perusahaan besar.

Secara batiniah sebenarnya kita bisa melihat gagalnya program tataruang yang “muluk-muluk” itu sebagai bentuk ketidakridhoan Tuhan yang Maha Kuasa terhadap kebijakan penguasa yang jelas represif terhadap kehidupan sosial masyarakat bawah.
Continue reading

Antisipasi Kelangkaan Rumah Murah Indraprasta Luncurkan Tipe 36 Harga 125 Juta

t36-91Ketersediaan rumah murah bagi masyarakat menengah ke bawah semakin langka saat ini. Faktor utama penyebabnya adalah harga tanah yang telah rusak akibat invasi pengembang besar di Kabupaten Sidoarjo dan harga bahan bangunan yang melonjak tidak terkendali.
Sulitnya developer mengembangkan rumah murah ternyata juga terbentur dengan regulasi pemerintah yang membatasi pembangunan rumah minimal tipe 36 dengan luas tanah minimal 90 m2. Pemerintah beranggapan bahwa pengembangan rumah kecil tidak dapat mengangkat retribusi daerah justru akan melahirkan dampak sosial yang buruk bagi lingkungan.

Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung eksistensi rakyat kecil ini justru jadi bumerang bagi pemerinah daerah. Dengan sulitnya masyarakat mendapatkan hunian yang murah justru menyuburkan tumbuhnya kos-kosan kumuh dan kavlingan liar yang tidak sesuai dengan tata ruang kota yang layak.
Continue reading

Pengembang Resah Tunggu Putusan Gugatan Rumah Tipe 36

perumahan-tipe-36JAKARTA, KOMPAS.com – Pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) resah karena gugatan pasal 22 ayat 3 Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ( UU PKP) belum ada putusan hukumnya. Gugatan tentang pembatasan luas rumah di bawah ukuran 36 meter persegi ini telah berlangsung di Mahkamah Konsitusi sejak awal Februari 2012 lalu.

“Kami belum juga mendapat kabar kapan sidang putusan gugatan ini. Karena tak juga keluar, kasihan masyrakat tersandera oleh lamanya putusan MK ini,” kata Ketua Umum DPP Apersi, Eddy Ganefo, ketika dihubungi Kompas.com, di Jakarta, Senin (25/6/2012) petang.

Menurut Eddy, pihaknya sebagai penggugat maupun Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terkatung-katung karena putusan MK tak kunjung dikeluarkan. Continue reading